Biaya Pilkada Ditanggung Negara Meminimalisir Korupsi, Yakin?

Jumat, 24 Maret 2017 | 08:00 WIB | Penulis: Febiyana
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang Pilkada DKI Jakarta di TPS 029, Kelurahan Kalibata, Jakarta, Minggu (17/2). Pencoblosan ulang dilakukan sertelah adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengenai adanya lima orang yang melakukan pelanggaran saat pencoblosan pada Rabu (15/2). (Foto:Antara)/Muhammad Adimaja

Arah -  Korupsi sepertinya telah melekat dengan para petinggi-petinggi negara ini. Sudah tak terhitung berapa kali para pejabat dijebloskan ke dalam penjara perihal Korupsi.

Tentu ini sangat memalukan, namun itu lah kenyataan yang perlu kita sadari. Ada sebuah pendapat yang mengatakan para pejabat korupsi demi menutup hutang yang mereka pinjam selama masa kampanye. Betul atau tidak itu tak pernah terbukti hingga saat ini.

Namun, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menilai tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah bisa diminimalkan jika sebagian atau seluruh atau sebagian besar pembiayaan saat menjadi calon kepala daerah ditanggung negara.

"Biaya yang harus dikeluarkan calon sangat besar. Salah satu contohnya untuk membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Belum lagi untuk operasional dan kampanye," katanya di Padang, Kamis (23/3).

Baca Juga: Miryam Menangs di Sidang, KPK: Kami Profesional,Tak Ada Penekanan
Pilgub Jabar 2018 Disebutkan Rentan Konflik

Menurutnya untuk pemilihan kepala daerah di Sumbar saja yang penduduknya 4,5 jiwa, ada sekitar 11 ribu TPS. Satu TPS butuh satu saksi dengan honor masing-masing Rp200 ribu. Anggarannya sekitar Rp2,2 miliar.

"Itu belum untuk kampanye. Coba bayangkan untuk provinsi lain yang punya jumlah penduduk puluhan kali lebih banyak dari Sumbar. Atau bandingkan dengan Pemilihan Presiden," tandasnya.

Hal tersebut belum lagi ditambah ketika menjadi kepala daerah banyak tuntutan dan kebutuhan anggaran untuk membantu rakyat secara langsung namun karena tidak ada anggaran sehingga pejabat rentan melakukan korupsi untuk memenuhi keinginan rakyat demi melindungi jabatannya.

Ini lah yang perlu diperhatikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam membentuk peraturan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono menyebutkan wacana yang diapungkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno tersebut memang bisa menjadi salah satu langkah mencegah perilaku korupsi. Namun membutuhkan anggaran yang sangat besar dan kemungkinan belum bisa ditanggung negara.

Sampai saat ini tercatat 17 gubernur dan 58 bupati/wali kota di Indonesia yang berurusan dengan KPK. Untuk itu perlu didorong supaya kepala daerah lain untuk benar-benar memberikan contoh anti korupsi, sehingga pegawai dibawahnya tidak tertular, katanya.




Komentar